Capres 2009 : Preferensi Pemilih Masih Tersebar

Calon Presiden 2009:

Preferensi Pemilih Masih Tersebar

Deklarasi dini sebagai calon presiden terbukti efektif untuk konsolidasi pemilih partai. Survei nasional CSIS pada Juni-Juli 2008 menunjukkan soliditas pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Megawati Soekarnoputri sangat tinggi, yaitu 83%. Megawati juga mendapatkan dukungan 9% pemilih Partai Golkar dan 2% pemilih PKS. Dengan pencalonan yang dipercepat, pemilih PDI-P mendapat visi tunggal untuk memenangkan kembali Megawati ke kursi presiden.

Efektivitas pencalonan dini paling tidak terlihat pada konsolidasi internal partai terutama bagi pemilih 2004. Hasilnya, hampir tidak ada nama lain yang muncul dalam benak pemilih PDI-P kecuali Mega. Artinya, suara Mega dalam pilpres 2009 akan ditentukan oleh perolehan suara PDI-P dalam pemilu legislatif. Jika perolehan partai besar, maka ia akan mendapat dukungan yang besar pula dalam pilpres. Kombinasi strategi pencapresan Mega dan konsolidasi mesin partai sejak tahun 2004 sebagai oposisi menunjukkan hasil positif. CSIS menempatkan PDI-P sebagai pemenang pemilu “hari ini” dalam surveinya. Sebaran suara PDI-P ini sangat mungkin terjadi jika Megawati tidak jadi capres.

Dua tokoh dari pesaing terberat, JK (Golkar) dan Hidayat Nur Wahid (PKS), sama sekali tidak mendapatkan dukungan pemilih PDI-P. Selain Mega, pemilih PDI-P lebih senang mendukung tokoh-tokoh nasionalis seperti HB X, Wiranto, dan SBY. Tokoh-tokoh Islam kurang mendapat tempat dalam hati pemilih partai warisan Soekarno tersebut sekalipun telah memiliki Baitul Muslimin (Bamusi) sebagai rumah politik kelompok Islam. Oleh karena itu, kecil kemungkinan Megawati akan mengambil JK atau Hidayat Nur Wahid. Karena, pemilih Golkar hanya memberikan 9% dukungan pada Mega dan PKS hanya 2%.

Ini berbeda dengan Partai Golkar. Sebagai pemenang pemilu 2004, Golkar hingga hari ini belum memiliki calon presiden definitif yang akan disosialisasikan hingga pilpres 2009 nanti. Akibatnya, suara pemilih Golkar menyebar ke beberapa tokoh dengan berimbang. Tokoh militer masih menjadi pilihan favorit. Wiranto mendapatkan dukungan tertinggi yaitu 21,5% yang ditempel ketat oleh SBY dengan 21%. Tokoh sipil Golkar Jusuf Kalla (JK) yang hari menjabat ketua umum, berada di urutan ketiga dengan angka 19%. Urutan keempat sebagaimana diprediksi oleh banyak survei ditempati oleh Sultan Hamengku Buwono X (HB X) dengan angka 9%. Hingga hari ini, belum satu tokohpun dari empat nama tersebut yang berani mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Sedangkan Prabowo yang keluar dari Golkar dan bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak mendapat tempat di mata pemilih Golkar.

Wiranto memiliki dukungan kuat di Golkar karena faksi militer dan warisan mesin politik dalam pilpres 2004. Namun, kegagalan dalam pilpres lalu menutup jalan baginya untuk maju kembali tahun 2009 dari partai yang sama. Oleh karena itu, dengan dua basis pendukung tersebut, Wiranto mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang memiliki karakter hampir sama dengan Golkar. Hanura adalah kendaraan politik Wiranto untuk menjadi calon presiden. Namun, hingga kini tak ada pernyataan yang tegas dari Wiranto untuk menjadi capres dari Hanura. Sebagai partai baru tantangan yang dihadapi Wiranto sangat berat. Target yang harus nyata adalah lolos parliemantary threshold (ambang batas hak kursi DPR) sebesar 2,5%. Jika gagal, maka peluang Wiranto sangat kecil dan “nafas” Hanura sebagai partai akan sulit berkembang. PT menjadi mekanisme pintu besi yang akan sulit sekali diterobos oleh partai-partai baru.

Sama dengan Wiranto, SBY memiliki pendukung cukup kuat di Golkar. Angka 21% yang dikeluarkan oleh CSIS menunjukkan hal tersebut. Pemilih Golkar 2004 belum lupa bahwa SBY berpasangan dengan JK dari Partai Golkar. Hingga kini duet SBY-JK masih mendapat dukungan kuat dari Partai Golkar melalui fraksinya di DPR. Hanya, pasang-surut hubungan SBY-JK kerap sekali mempengaruhi politik Golkar. Hubungan politik dengan SBY adalah hubungan yang sulit.

Tokoh Islam Hidayat Nur Wahid (HNW) masih merupakan calon presiden paling populer di mata pemilih PKS. Sebagai mantan presiden partai dan kini menjabat Ketua MPR RI, HNW memiliki sumberdaya politik simbolik yang cukup siginifikan. Oleh karena itu masuk akal jika PKS dalam rapat kerja nasional di Makassar minggu lalu menegaskan akan mengajukan calon presiden sendiri jika berhasil meraupu 20% suara dalam pemilu 2009. HNW tidak akan mendapat saingan berarti dari tokoh politik Islam lainnya seperti Yusril Ihza Mahendra yang diusung oleh Partai Bulan Bintang (PBB). PBB adalah partai kecil yang sulit melampaui angka 3% sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam pemilu 1999 dan 2004 lalu. Partai-partai Islam lain seperti PPP, PKNU, PBR, dan PMB hingga hari ini tidak memiliki tokoh populer yang layak untuk diajukan sebagai capres.

Dukungan pemilih PKS pada HNW masih belum optimal karena masih setengah jumlah pemilih. Warga PKS punya dua alternatif pilihan yaitu SBY dan HB X. SBY masih merupakan alternatif terkuat untuk jadi capres jika PKS mengambil posisi kedua.

Kendaraan politik SBY

Ada tiga kendaraan politik SBY dalam pilpres 2009 nanti, yaitu Partai Demokrat (PD) , Golkar, dan PKS. Sebagai Ketua Dewan Pembina PD, SBY diperkirakan mendapatkan dukungan 100% pemilih partai. Dukungan pemilih Golkar (21%) dan PKS (14%) memberikan angin segar bagi SBY untuk mendapat tiket periode kedua. Hanya saja, rivalitas Golkar dan PKS untuk mendapatkan posisi kedua pasangan SBY menjadi ganjalan serius bagi sang incumbent. Jika buntu, SBY hanya punya satu pilihan. Mengambil Golkar atau mengajak PKS.

Pilihan yang sulit bagi SBY. Jika mengambil Golkar, maka ia akan berpasangan kembali dengan JK. Mengambil figur lain dari partai yang sama hanya akan membuat dukungan Golkar pada dirinya tidak solid. Namun jika harus mengambil PKS, maka ia akan kehilangan dukungan Partai Golkar. Selain JK, Golkar masih punya HB X yang cukup populer. Jika terus merangkak, HB X bisa jadi akan menjadi capres Golkar yang harus mengorbankan JK jika Golkar berkoalisi dengan partai lain.

Jika SBY tetap meneruskan paket yang ada sekarang maka PKS dipastikan akan mengambil jarak dengan SBY. Wiranto yang kini memimpin Partai Hanura masih punya kans untuk dicalonkan oleh PKS. Pendukung Wiranto di PKS cukup kuat dalam pemilu 2004 lalu sekalipun institusi partai secara resmi mendukung Amien Rais karena dianggap representasi tokoh Islam.

Paling buruk bagi SBY jika Golkar atau PKS akhirnya tidak memberikan dukungan sama sekali untuk pencalonan. Semua ini tergantung pada popularitas SBY. Sejak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Mei lalu, popularitasnya terus menurun. Survei-survei nasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga riset menujukkan hal tersebut. Terakhir, survei nasional CSIS yang menunjukkan “kekalahan” SBY (14%) dari Mega (23%). Jika popularitas ini terus memburuk, baik karena kinerja individu presiden maupun para pembantunya di kabinet dan partai-partai pendukung di DPR, maka kans SBY untuk mendapat tiket kembali sangatlah kecil.

Akhirnya, perolehan suara partai dalam pemilu legislatif menentukan peta koalisi capres 2009. Partai-partai besar seperti Partai Golkar, PDI-P, dan PKS diprediksi akan bersaing ketat untuk mendapatkan posisi RI-1 atau RI-2. Jadi, ketimbang sibuk menimbang-nimbang capres dan format koalisinya, para politisi lebih baik konsentrasi pada pemenangan partai masing-masing. (Marbawi A. Katon / Analis Politik Litbang Media Group)

Sumber : Media Indonesia, 24 Juli 2008

Menakar Kekuatan Politik SBY

Oposisi Berserak!

Oposisi Berserak

Jika konflik Amien Rais dan Presiden Yudhoyono tak bisa dihentikan, maka peluang perubahan politik semakin membesar dan terbuka bagi kalangan oposisi. Pernyataan-pernyataan pedas antara keduanya adalah modus komunikasi efektif untuk mobilisasi dukungan kelompok-kelompok yang masih berserak hingga sekarang. Target utama sangat jelas: pemerintahan SBY-JK. Bagi oposisi, regime of the day dipandang selalu salah sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan alternatif yang bisa memenuhi para pendukung kaum oposisi. Dua kali reshuffle (Oktober 2005 dan Mei 2007) belum memberikan hasil dan harapan yang signifikan sebagaimana diharapkan oleh sebagian besar pemilu 2004 lalu (Survei Litbang Media Gorup, Mei 2007).

 Pemerintah akan bertahan atau tidak tergantung pada kinerjanya. Teoritikus politik menyebutnya sebagai “demokrasi berbasis-kinerja” (performance democracy). Ini sebenarnya lazim ditemui di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Jika rezim masih mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi pemilihnya, maka dapatlah ia bertahan. Jika sebaliknya, maka pemerintahan baru lebih disukai untuk datang berkuasa. Pola pikir semacam ini yang mempengaruhi Amien Rais dan Presiden Yudhoyono untuk tidak melanjutkan saling-serang statmen yang berujung pada kondisi-kondisi diatas.

Jadi, “perdamaian 12 menit” di Bandahara Halim Perdana Kusuma (Minggu/27/5/07) hanya bernilai sebagai “political game” yang dapat memenuhi kebutuhan sumberdaya dan status politik yang dimiliki masing-masing. Selebihnya, cerita politik akan kembali ke frekuensi semula. Otot demokrasi kembali melemah seiring tidak tegangnya urat leher yang memacu perselisihan politik sesama mantan calon presiden 2004 ini.

Apa hubungan peristiwa diatas dengan kelompok oposisi di Indonesia? Jika politik berubah menjadi gonjang-ganjing, instabil, dan diluar kontrol kelompok elit yang berkuasa, maka peluang oposisi semakin besar untuk merealiasikan diri dan menang dalam pertempuran. Rekaman politik Indonesia menunjukkan gejala yang hampir tunggal: oposisi hanya akan berhasil jika dilakukan diluar parlementer dan lewat jalur nonformal. Oposisi terhadap rezim Presiden Soekarno (1965), Soeharto (1998), BJ Habibie (1999), Abdurrahman Wahid (2001), dan Megawati Soekarnoputri (2004) semuanya terjadi diluar pagar parlemen dan istana. Tekanan massa adalah senjata paling ampuh dalam menggerakan perubahan politik yang sudah kadaluwarsa.

 

Oposisi Berserak

 

Oposisi di Indonesia berserak. Ada dimana-mana. Sulit mendapatkan kategori yang memuaskan tentang fenomena ini. Oposisi parlementer sudah lama mati dalam khazanah kepolitikan Indonesia. Usianya sudah cukup tua yaitu 40 tahun. Para pakar menyebutnya telah mati sejak kabinet yang dikontrol partai politik hasil Pemilu 1955 diambilalih oleh Presiden Soekarno tahun 1957 dan menyulapnya menjadi Kabinet Kerja pimpinan Djuanda. Soekarno melarang partai politik mengendalikan kabinet. Dari 1957 hingga 2004, oposisi sepenuhnya tidak pernah terlembaga secara kuat untuk menjalankan praktik checks and balances.

Instrumen utama paling efektif hingga kini adalah aksi-massa dalam bentuk demontrasi besar-besaran. Cara ini ditempuh karena sumberdaya lain tidak memadai. Metode framing prosess dipakai karena efisien dan memiliki nilai simbolik yang cukup kuat untuk menggusur suatu pemerintahan. Peristiwa terbesar adalah mundurnya Presiden Soeharo dari 32 tahun kekuasaannya. Setelah itu, semua presiden Indonesia tak pernah luput dari demonstrasi kelompok oposisi untuk memintanya mundur.

BJ Habibie (1998 – 1999) diminta mundur karena status dirinya yang bagian Orde Baru. Abdurrahman Wahid (1999 – 2001) jatuh dalam periode jabatannya karena tuduhan dana politik Bulog dan bantuan uang dari Brunei Darussalam. Megawati Seokarnoputri (2001 – 2004), sekalipun tidak sampai jatuh, pernah disuguhi demonstrasi bertubi-tubi menentang kenaikan bahan bakar minyak dan telepon. Agar selamat, Megawati memutuskan menunda kenaikan tarif kebutuhan masyarakat tersebut. Presiden Yudhoyono menghadapi hal yang sama: gerakan cabut mandat. Peristiwa ini terjadi Januari 2007 lalu yang dimotori oleh aktivis Malari, Hariman Siregar, untuk meminta SBY turun tengah jalan. Secara tak terduga, Presiden memberikan reakasi-normatif menanggapi aksi tersebut dengan mengatakan agar terus menerus mengelola dan mempertahankan demokrasi liberal yang ada sekarang tanpa harus terjebak pada “demokrasi superliberal”.

Target langsung dengan frame menjatuhkan pemerintahan SBY – JK sebagaimana yang terjadi dalam demonstrasi besar-besaran menuntut presiden-presiden sebelumnya tidak tampak hingga kini. Hanya sedikit alasan politik yang rasional untuk memobiliasi struktur dukungan publik yang antipemerintah. Oleh karena itu, peluang oposisi nonparlementer relatif kecil hingga sekarang. Gerakan cabut mandat dapat dijadikan contoh. Ia tidak diikuti oleh massa dalam jumlah besar dan gagal dimobilisasi untuk tahap-tahap politik selanjutnya. Mungkin, issue nya tidak relevan dengan kondisi nyata sosial ekonomi masyarakat.

Jika cara langsung tidak berhasil, maka cara tidak langsung dapat memberikan peluang. Soal kinerja Presiden menjadi titik sorotan. Kasus Lumpur Sidoarjo yang telah berlangsung satu tahun dengan demonstrasi berbulan-bulan, demonstrasi sengketa tanah Meruya Selatan, dan kasus kekerasan di Poso adalah sebagian fakta yang menusuk jantung kinerja pemerintah.

Mobilisasi isu adalah lumrah dilakukan untuk mendiskreditkan lawan politik yang sedang berkuasa ini. Semakin hari semakin tampak bahwa kasus-kasus pelik tersebut sangat ditujukan pada pemerintah SBY-JK. Citra yang buruk sebagaimana pernah disandang oleh incumbent Megawati menyebabkan dirinya kalah dalam bersaing dengan SBY. Jika pola ini masih berulang, maka SBY menjadi korban berikutnya. Oposisi berserak memiliki kekuatan utama pada framing process dan mobilisasi struktur non politik yang multidimensi. Pada tingkat tertentu, delegitimasi itu sudah menuai hasil dengan turunnya popularitas Presiden Yudhoyono hingga dibawah angka 50% per April 2007 lalu. Dengan belum membaiknya kinerja ekonomi setelah reshuffle, maka terangkat kembali diatas 50% masih akan tetap sukar dicapai.

 

Partai Oposisi ?

 

Partai oposisi tidak efektif, baik di DPR maupun diluar Gedung Senayan tersebut. Partai oposisi pertama, PDI Perjuangan, hanya menegaskan oposisinya pada dua level: kebijakan praktis dan struktur (personalia kabinet). Ia lemah pada substansi-ideologis yang diperlukan bagi pencerdasan politik publik. Tidak ada menteri yang berasal dari partai, baik yang loyal maupun tidak pada Megawati yang menjadi ketua umum partai. Pada tingkat kebijakan praktis, PDI Perjuangan mengambil jalan alternatif yang bertentangan dengan pemerintah. Namun langkah pertama sudah tidak tepat ketika menentang perjanjian damai Helsinki antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka. PDI bukan saja bertentangan dengan mayoritas partai tapi juga keinginan publik yang sebagian besar menginginkan perdamaian di bumi Serami Mekah tersebut.

Isu kenaikan harga bahan bakar minyak, impor beras, dan kini dukungan pemerintah pada sanksi Iran oleh DK PBB sebaliknya mendapatkan simpati yang relatif luas dari ragam kalangan masyarakat. Namun, praktik oposisi belum juga menampilkan kedalaman wacana yang berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sedikit menghibur bagi pendukungnya, popularitas PDI Perjuangan meningkat. Survei LSI April 2007 menunjukkan perolehan suara hampir 20% jika pemilu dilaksanakan pada waktu survei dilakukan. Sementara dapatlah disimpulkan PDI Perjuangan berada pada level oposisi tertinggi dari partai politik di DPR.

Adakah partai berikutnya? Secara formal tidak ada. Sekalipun tidak punya menteri di kabinet, PBR dan PDS tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai partai oposisi. Tindak tanduk politiknya di DPR pun relatif lebih leluasa untuk berpihak pada pemerintah atau tidak. Dengan suara masing-masing sekitar 14 suara, menjadi swing-party lebih menguntungkan ketimbang berada dibawah ketiak partai besar. Partai pemiliki kursi kabinet yang relatif “oposan” sebenarnya adalah PKB dan PKS. Keduanya hanya bermain pada level kebijakan yang dianggap tidak populis. Menentang kebijakan pemerintah dimana ia didalamnya tapi tidak mau jatah kementerian dicopot. PBB sudah menyusul sejak dipecatnya Yusril Ihza Mahendra. Akankah PAN menyusul gaya-ganda PKB dan PKS? Kasus konfik Amien-SBY menjadi pemicunya. Jika rakernas PAN tanggal 1 – 3 Juni memutuskan untuk berjarak dengan pemerintah, maka gerbong oposisi-moderat akan bertambah menjadi empat. Yang masih berpeluang untuk masuk kategori ini adalah PPP karena posisinya di kabinet tidak terlalu menguntungkan. Dukungan sudah bulat diberikan, tapi kursi menteri tidak juga bertambah.

Partai Golkar dan Partai Demokrat hampir dipastikan akan tetap berada dalam garis non-oposisi. Tensinya berbeda antara kedua partai yang menjadi pilar utama kabinet SBY-JK ini. Tentu, lebih kental Demokrat karena pengaruh SBY yang sangat kuat. Bagi Golkar sendiri, genggaman kekuasaan akan terus diperkuat sembari ingin tetap memenangkan pemilu 2009.

Jika barisan oposisi-moderat semakin bertambah, maka peluang besarnya oposisi partai politik akan semakin meningkat. Ini artinya, Presiden Yudhoyono mulai ditinggalkan oleh partai politik. Apa untungnya bagi dua partai utama pemerintah tersebut? Jika popularitas SBY bagus maka peluang untuk menang dan bertahan dalam pemerintahan akan tetap terbuka. Tapi, jika sebaliknya yang terjadi, berkah politik tahun 2009 akan jatuh pada PDI Perjuangan atau partai-partai oposisi moderat yang berkembang semakin solid hari. Sebaliknya, oposisi nonpartai belum terkonsolidasi. Namun keduanya memiliki karateristik sama: berserak. (Marbawi / Analis Politik Litbang Media Group

Sumber : Media Indonesia, 31 Mei 2007