Oposisi Berserak!

Oposisi Berserak

Jika konflik Amien Rais dan Presiden Yudhoyono tak bisa dihentikan, maka peluang perubahan politik semakin membesar dan terbuka bagi kalangan oposisi. Pernyataan-pernyataan pedas antara keduanya adalah modus komunikasi efektif untuk mobilisasi dukungan kelompok-kelompok yang masih berserak hingga sekarang. Target utama sangat jelas: pemerintahan SBY-JK. Bagi oposisi, regime of the day dipandang selalu salah sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan alternatif yang bisa memenuhi para pendukung kaum oposisi. Dua kali reshuffle (Oktober 2005 dan Mei 2007) belum memberikan hasil dan harapan yang signifikan sebagaimana diharapkan oleh sebagian besar pemilu 2004 lalu (Survei Litbang Media Gorup, Mei 2007).

 Pemerintah akan bertahan atau tidak tergantung pada kinerjanya. Teoritikus politik menyebutnya sebagai “demokrasi berbasis-kinerja” (performance democracy). Ini sebenarnya lazim ditemui di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Jika rezim masih mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi pemilihnya, maka dapatlah ia bertahan. Jika sebaliknya, maka pemerintahan baru lebih disukai untuk datang berkuasa. Pola pikir semacam ini yang mempengaruhi Amien Rais dan Presiden Yudhoyono untuk tidak melanjutkan saling-serang statmen yang berujung pada kondisi-kondisi diatas.

Jadi, “perdamaian 12 menit” di Bandahara Halim Perdana Kusuma (Minggu/27/5/07) hanya bernilai sebagai “political game” yang dapat memenuhi kebutuhan sumberdaya dan status politik yang dimiliki masing-masing. Selebihnya, cerita politik akan kembali ke frekuensi semula. Otot demokrasi kembali melemah seiring tidak tegangnya urat leher yang memacu perselisihan politik sesama mantan calon presiden 2004 ini.

Apa hubungan peristiwa diatas dengan kelompok oposisi di Indonesia? Jika politik berubah menjadi gonjang-ganjing, instabil, dan diluar kontrol kelompok elit yang berkuasa, maka peluang oposisi semakin besar untuk merealiasikan diri dan menang dalam pertempuran. Rekaman politik Indonesia menunjukkan gejala yang hampir tunggal: oposisi hanya akan berhasil jika dilakukan diluar parlementer dan lewat jalur nonformal. Oposisi terhadap rezim Presiden Soekarno (1965), Soeharto (1998), BJ Habibie (1999), Abdurrahman Wahid (2001), dan Megawati Soekarnoputri (2004) semuanya terjadi diluar pagar parlemen dan istana. Tekanan massa adalah senjata paling ampuh dalam menggerakan perubahan politik yang sudah kadaluwarsa.

 

Oposisi Berserak

 

Oposisi di Indonesia berserak. Ada dimana-mana. Sulit mendapatkan kategori yang memuaskan tentang fenomena ini. Oposisi parlementer sudah lama mati dalam khazanah kepolitikan Indonesia. Usianya sudah cukup tua yaitu 40 tahun. Para pakar menyebutnya telah mati sejak kabinet yang dikontrol partai politik hasil Pemilu 1955 diambilalih oleh Presiden Soekarno tahun 1957 dan menyulapnya menjadi Kabinet Kerja pimpinan Djuanda. Soekarno melarang partai politik mengendalikan kabinet. Dari 1957 hingga 2004, oposisi sepenuhnya tidak pernah terlembaga secara kuat untuk menjalankan praktik checks and balances.

Instrumen utama paling efektif hingga kini adalah aksi-massa dalam bentuk demontrasi besar-besaran. Cara ini ditempuh karena sumberdaya lain tidak memadai. Metode framing prosess dipakai karena efisien dan memiliki nilai simbolik yang cukup kuat untuk menggusur suatu pemerintahan. Peristiwa terbesar adalah mundurnya Presiden Soeharo dari 32 tahun kekuasaannya. Setelah itu, semua presiden Indonesia tak pernah luput dari demonstrasi kelompok oposisi untuk memintanya mundur.

BJ Habibie (1998 – 1999) diminta mundur karena status dirinya yang bagian Orde Baru. Abdurrahman Wahid (1999 – 2001) jatuh dalam periode jabatannya karena tuduhan dana politik Bulog dan bantuan uang dari Brunei Darussalam. Megawati Seokarnoputri (2001 – 2004), sekalipun tidak sampai jatuh, pernah disuguhi demonstrasi bertubi-tubi menentang kenaikan bahan bakar minyak dan telepon. Agar selamat, Megawati memutuskan menunda kenaikan tarif kebutuhan masyarakat tersebut. Presiden Yudhoyono menghadapi hal yang sama: gerakan cabut mandat. Peristiwa ini terjadi Januari 2007 lalu yang dimotori oleh aktivis Malari, Hariman Siregar, untuk meminta SBY turun tengah jalan. Secara tak terduga, Presiden memberikan reakasi-normatif menanggapi aksi tersebut dengan mengatakan agar terus menerus mengelola dan mempertahankan demokrasi liberal yang ada sekarang tanpa harus terjebak pada “demokrasi superliberal”.

Target langsung dengan frame menjatuhkan pemerintahan SBY – JK sebagaimana yang terjadi dalam demonstrasi besar-besaran menuntut presiden-presiden sebelumnya tidak tampak hingga kini. Hanya sedikit alasan politik yang rasional untuk memobiliasi struktur dukungan publik yang antipemerintah. Oleh karena itu, peluang oposisi nonparlementer relatif kecil hingga sekarang. Gerakan cabut mandat dapat dijadikan contoh. Ia tidak diikuti oleh massa dalam jumlah besar dan gagal dimobilisasi untuk tahap-tahap politik selanjutnya. Mungkin, issue nya tidak relevan dengan kondisi nyata sosial ekonomi masyarakat.

Jika cara langsung tidak berhasil, maka cara tidak langsung dapat memberikan peluang. Soal kinerja Presiden menjadi titik sorotan. Kasus Lumpur Sidoarjo yang telah berlangsung satu tahun dengan demonstrasi berbulan-bulan, demonstrasi sengketa tanah Meruya Selatan, dan kasus kekerasan di Poso adalah sebagian fakta yang menusuk jantung kinerja pemerintah.

Mobilisasi isu adalah lumrah dilakukan untuk mendiskreditkan lawan politik yang sedang berkuasa ini. Semakin hari semakin tampak bahwa kasus-kasus pelik tersebut sangat ditujukan pada pemerintah SBY-JK. Citra yang buruk sebagaimana pernah disandang oleh incumbent Megawati menyebabkan dirinya kalah dalam bersaing dengan SBY. Jika pola ini masih berulang, maka SBY menjadi korban berikutnya. Oposisi berserak memiliki kekuatan utama pada framing process dan mobilisasi struktur non politik yang multidimensi. Pada tingkat tertentu, delegitimasi itu sudah menuai hasil dengan turunnya popularitas Presiden Yudhoyono hingga dibawah angka 50% per April 2007 lalu. Dengan belum membaiknya kinerja ekonomi setelah reshuffle, maka terangkat kembali diatas 50% masih akan tetap sukar dicapai.

 

Partai Oposisi ?

 

Partai oposisi tidak efektif, baik di DPR maupun diluar Gedung Senayan tersebut. Partai oposisi pertama, PDI Perjuangan, hanya menegaskan oposisinya pada dua level: kebijakan praktis dan struktur (personalia kabinet). Ia lemah pada substansi-ideologis yang diperlukan bagi pencerdasan politik publik. Tidak ada menteri yang berasal dari partai, baik yang loyal maupun tidak pada Megawati yang menjadi ketua umum partai. Pada tingkat kebijakan praktis, PDI Perjuangan mengambil jalan alternatif yang bertentangan dengan pemerintah. Namun langkah pertama sudah tidak tepat ketika menentang perjanjian damai Helsinki antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka. PDI bukan saja bertentangan dengan mayoritas partai tapi juga keinginan publik yang sebagian besar menginginkan perdamaian di bumi Serami Mekah tersebut.

Isu kenaikan harga bahan bakar minyak, impor beras, dan kini dukungan pemerintah pada sanksi Iran oleh DK PBB sebaliknya mendapatkan simpati yang relatif luas dari ragam kalangan masyarakat. Namun, praktik oposisi belum juga menampilkan kedalaman wacana yang berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sedikit menghibur bagi pendukungnya, popularitas PDI Perjuangan meningkat. Survei LSI April 2007 menunjukkan perolehan suara hampir 20% jika pemilu dilaksanakan pada waktu survei dilakukan. Sementara dapatlah disimpulkan PDI Perjuangan berada pada level oposisi tertinggi dari partai politik di DPR.

Adakah partai berikutnya? Secara formal tidak ada. Sekalipun tidak punya menteri di kabinet, PBR dan PDS tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai partai oposisi. Tindak tanduk politiknya di DPR pun relatif lebih leluasa untuk berpihak pada pemerintah atau tidak. Dengan suara masing-masing sekitar 14 suara, menjadi swing-party lebih menguntungkan ketimbang berada dibawah ketiak partai besar. Partai pemiliki kursi kabinet yang relatif “oposan” sebenarnya adalah PKB dan PKS. Keduanya hanya bermain pada level kebijakan yang dianggap tidak populis. Menentang kebijakan pemerintah dimana ia didalamnya tapi tidak mau jatah kementerian dicopot. PBB sudah menyusul sejak dipecatnya Yusril Ihza Mahendra. Akankah PAN menyusul gaya-ganda PKB dan PKS? Kasus konfik Amien-SBY menjadi pemicunya. Jika rakernas PAN tanggal 1 – 3 Juni memutuskan untuk berjarak dengan pemerintah, maka gerbong oposisi-moderat akan bertambah menjadi empat. Yang masih berpeluang untuk masuk kategori ini adalah PPP karena posisinya di kabinet tidak terlalu menguntungkan. Dukungan sudah bulat diberikan, tapi kursi menteri tidak juga bertambah.

Partai Golkar dan Partai Demokrat hampir dipastikan akan tetap berada dalam garis non-oposisi. Tensinya berbeda antara kedua partai yang menjadi pilar utama kabinet SBY-JK ini. Tentu, lebih kental Demokrat karena pengaruh SBY yang sangat kuat. Bagi Golkar sendiri, genggaman kekuasaan akan terus diperkuat sembari ingin tetap memenangkan pemilu 2009.

Jika barisan oposisi-moderat semakin bertambah, maka peluang besarnya oposisi partai politik akan semakin meningkat. Ini artinya, Presiden Yudhoyono mulai ditinggalkan oleh partai politik. Apa untungnya bagi dua partai utama pemerintah tersebut? Jika popularitas SBY bagus maka peluang untuk menang dan bertahan dalam pemerintahan akan tetap terbuka. Tapi, jika sebaliknya yang terjadi, berkah politik tahun 2009 akan jatuh pada PDI Perjuangan atau partai-partai oposisi moderat yang berkembang semakin solid hari. Sebaliknya, oposisi nonpartai belum terkonsolidasi. Namun keduanya memiliki karateristik sama: berserak. (Marbawi / Analis Politik Litbang Media Group

Sumber : Media Indonesia, 31 Mei 2007